Uang tunjangan keluarga tak memiliki penemu tunggal. Institusi hukum ini berkembang selama berabad-abad di berbagai budaya dan negara. Catatan tulis yang paling awal tentang kewajiban mempertahankan istri dan anak lama termasuk di undang-undang raja Babilonia Hammurabi, yang datang sekitar 1750 SM.

Pada Kekaisaran Romawi, kewajiban uang tunjangan juga diresmikan, tetapi mereka terutama berhubungan dengan istri yang bercerai, bukan anak. Hukum Romawi menghabiskan sedikit perhatian tentang pemeliharaan turunan daripada peraturan modern.

Pada abad pertengahan di Eropa, gereja Kristen memiliki pengaruh besar dalam pengembangan standar uang tunjangan. Hukum kanon memperintahkan suami untuk mempertahankan bekas suami, yang memperkuat praktik ini di tradisi hukum Eropa.

Menariknya, di akhir abad pertama SM di bawah penguasa kaisar Romawi Nerva, ada program negara yang disebut \"uang tunjangan\". Namun, hal ini bukan uang tunjangan modern dari orang tua, tetapi bantuan sosial bagi yatim piatu dari kas besar negara—seperti tunjangan anak saat ini.

Paham modern tentang uang tunjangan sebagai kewajiban orang tua mempertahankan anak-anak yang belum dewasa terbentuk di abad ke-19 dan ke-20 selama pengembangan hukum keluarga di negara-negara Eropa dan Rusia. Prinsip ini disahkan di legesasi semua negara yang berwawasan budaya dan saat ini menjadi norma universal.

Demikian, uang tunjangan bukanlah inovasi satu orang, tetapi hasil evolusi berabad-abad dari kesadaran hukum, perintah keagamaan, dan kebijakan pemerintah dalam melindungi keluarga dan anak.

Permanent link to this publication: